Thursday, November 7, 2013

ARB dan Tragedi Es Tebu

Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakrie bersuara soal 'insiden es tebu'. Melalui akun Twitternya, @aburizalbakrie, dia menilai pemberitaan insiden es tebu adalah kesalahpahaman.
"@D4rm4nsy4h sy tdk minum es tebu seperti yg ditulis disitu. Sy cek ke panitia jg sudah dibayar. Kesalahpahaman saja," kata Ical, sapaan Aburizal, Rabu, 6 November 2013.

Ical menulis hal tersebut mengomentari pemilik akun @D4rm4nsy4h yang menulis supaya Ical memastikan pembayaran es tebu tersebut. "@D4rm4nsy4h cek lagi Pak, siapa tahu panitianya ngakunya sudah bayar padahal belum. Dan nama anda dirugikan."

'Insiden es tebu' ini bermula saat Ical, sapaan Abu Rizal bakrie, makan bersama sekitar 50 tukang sapu dan ojek pada Senin, 4 November 2013. Acara makan-makan ini berlangsung di Rumah Makan Munir di Thehok, Kota Jambi. Selain makan di restoran tersebut, mereka juga menikmati es tebu yang dijajakan penjual dengan gerobak yang kebetulan ada di depan restoran.

Namun usai makan, tak satu pun orang yang membayar penjual es tebu tersebut. Penjual es tebu pun akhirnya pontang-panting meminta pembayaran rombongan Ical ini. Menurut Ketua Balitbang DPP Partai Golkar Indra Jaya Piliang, melalui akun Twitternya @IndraJPiliang, panitia telah membayar Rp 110 ribu ke penjual es tebu tersebut.

Memang kapanpun dan dimanapun, rakyat kategori wong cilik senantiasa jadi objek. Suatu saat mereka bisa dijadikan sebagai objek kesuksesan sebuah episode drama televisi/film. Suatu saat bisa juga dijadikan objek untuk meningkatkan lumbung suara/dukungan politik, meskipun harus dengan mengorbankan wong cilik lain yang bahkan mungkin eksistensinya tak perlu dianggap ada. Hal yang sama terjadi pada Acit, seorang penjual es tebu kaki lima didepan sebuah restoran di Jambi.

Tak terpikir baginya bahwa dihari itu 4 Nopember 2013 adalah peristiwa membanggakan dalam sejarah hidupnya bisa bertemu ARB yang selama ini hanya bisa disaksikan dilayar kaca (khususnya siaran TV One dan ANTV) yang selama ini pemberitaan pencalonan sebagai RI-1-2014 begitu masive. Bukan hanya bisa bertemu langsung, tapi hasil dagangannyapun saat itu ludes diborong rombongan DPP dan DPD partai kuning yang saat itu usai menghadiri pelantikan Walikota terpilih Jambi.

Alih-alih mendapatkan pembayaran atas 90 gelas es tebu dagangannya yang semestinya bisa didapat dalam waktu singkat tanpa harus berkeliling dengan kucuran keringat, si Acid malah diombang-ambing untuk mendapatkan haknya. Lebih menyakitkan lagi setelah kesana-kemari meminta kejelasan pembayaran dan harus mengalami pengusiran, ternyata seluruh hasil dagangnnya dengn mudahnya hanya dihargai Rp.50ribu hanya berdasarkan asumsi sepihak.

Apakah semestinya wong cilik harus diperlakukan demikian? Meskipun memang ada wong cilik lain (tukang ojek) yang menikmati keuntungan menyeduh es tebu secara gratis. Inilah politik, yang selalu menjadikan kaum marjinal sebagai objek. Akankah kita pilih pemimpin yang demikian?.

Wednesday, November 6, 2013

Budaya Setiap Habis Pergantian Kapolri, Banyak Bener 'Tukang Tilang'

Sejak Kapolri Jendral Pol Sutarman menggantikan Timur Pradopo, sepertinya budaya 'setoran' sekaligus 'cari muka' tumbuh subur dan cenderung dijadikan 'budaya permanen'. Contohnya, adalah 'tukang tilang' ada dimana-mana, dan tidak peduli hari libur, kebut terus, kejar setoran. Busyet dagh.

Bang Caca setiap hari nyaris kena, dan selalu pada hari libur kena tilang. Karena, Bang Caca ndak pernah disiplin dan ndak punya Surat Ijin Mengemudi (SIM) hampir lebih dari 15 tahun, maka selalu kena tilang deh. Biasanya, kalau ndak ada pergantian Kapolri, hanya cukup menunjukan kartu PERS, sudah lolos dari kejaran tilang. Namun, selama seminggu ini, kartu PERS sepertinya ndak sakti lagi.

Hari Sabtu 2 November kena tilang, terus 3 November kembali kena tilang, dan terakhir Selasa 5 November kena tilang lagi. Namun semuanya ndak mungkin disidang, lha wong Bang Caca 'nyogok' dengan doku 'gocap ceng' untuk sekali dirazia.

Ngemeng-ngemeng dari beberapa teman anggota polisi, Bang Caca mendapat informasi, bahwa budaya pergantian Kapolri atau Kapolda, biasanya para anggotanya khususnya di lalu lintas akan melakukan 'kebut gunung' untuk melakukan operasi lalu lintas (kroyokan).

Tujuannya ada dua, pertama: para komandannya ingin menunjukkan kinerjanya kepada atasan yang baru agar mendapat perhatian bisa naik pangkat atau naik jabatan. Kedua: jika ada Kapolri atau Kapolda baru, biasanya para komandan-komandan dibawahnya berlomba-lomba mencari muka sekaligus memberi 'setoran' kepada atasan barunya, agar mendapat perhatian nantinya.

Menurut Anda gimana?


Sunday, June 2, 2013

"Dokter, Menunggu Itu Sangat Membosankan"

Pagi itu, Kamis (30/05/2013) pasien paruh baya bersama anaknya memasuki ruang poliklinik RSUD Kumpulan Pane dengan tertatih-tatih, turun dari becak. Wanita tua itu berniat memeriksakan kesehatannya, karena beberapa hari belakangan mengalami rasa sakit di bagian perut. Tubuhnya terlihat lemah, wajahnya pucat kusut dan saat duduk harus disangga anaknya agar tak oleng.

Saat itu, tak terlihat ada perawat yang datang menghampirinya. Petugas administrasi di front office hanya melihat sesaat pada ibu tua itu, kemudian sibuk kembali dengan perkerjaannya. Si anak pun membeli karcis dan kembali mendampingi ibunya setelah mendapat selembar karcis.

Diperkirakan, lebih dari dua jam, ibu tua itu menunggu sang dokter yang diharapkan memeriksanya. Peredaran detik dan menit itu, dilalui dengan kegelisahan yang terpancar dari wajah si anak, sambil sesekali sang ibu tua meringis menahan sakit.

“Dokternya lama kali pun,” keluh si anak yang mendampingi orangtuanya. Tapi mereka tak beranjak, terus menunggu hingga dokter yang dinanti masuk ruangan.

Fragmen klasik, tentang lambannya dokter masuk bertugas tetap saja terjadi di RSUD Kumpulan Pane Kota Tebingtinggi, meski secara fisik, peralatan kesehatan maupun menajemen/adminstrasi rumah sakit, relatif kian membaik. Harapan pasien yang tinggi akan perhatian dan jamahan tangan dokter sebagai obat psikologis untuk meringankan sakit mereka, tetap saja terasa mahal di rumah sakit kebanggaan Pemko Tebingtinggi itu.

Tak hanya soal klasik, sejumlah keluhan muncul dari masyarakat atas praktek-praktek yang dinilai sudah tidak zamannya lagi. Beberapa keluhan yang terekam dari masyarakat, yakni terjadinya pencampuran pasien dari penyakit berbeda di satu ruangan, khususnya di ruang kelas III yang di huni penerima Jamkesmas dan Jamkesda. Kemudian, tarif instalasi gawat darurat (IGD) yang tak jelas, sehingga membuka peluang pungli. “Kami bingung berapa harga pasti di IGD, karena lain petugas lain harganya,” keluh Anita, warga Dolok Masihul.

Tak cuma itu, keberadaan kamar rawat inap VIP juga jadi keluhan. Ruang khususnya ini, tak jelas pengaturannya, karena bersifat protektif dan tak sembarang pasien yang masuk ke sana. Demikian pula dengan harga obat-obatan di apotik RSUD yang lebih tinggi dari harga di luar.

Dari aspek administrasi dan hubungan kerja, sejumlah sumber menyebutkan soal rendahnya harmoni sosial dan pembagian kerja di RS itu. Akibatnya, banyak pasien yang tidak mendapatkan pelayanan semestinya. Hal itu berpangkal pada hubungan dokter dan perawat. Di mana, ada dokter yang disukai dan mendapat perhatian perawat hingga pasien dokter ketiban perhatian.

Tapi pada dokter yang tak disukai, si pasien pun akan menerima akibatnya, tak dapat perhatian serius perawat. Bahkan, pada pasien yang menggunakan kartu Askes, Jamkesmas dan Jamkesda, tak jarang menghadapi perlakuan kurang simpatik dan buruk dari perawat. “Kalau pasien miskin, biasanya banyak urut dada saja di sini,” ujar keluarga Jamkesmas di ruang Kelas III.

Akan halnya masa tugas dokter spesialis juga jadi sorotan. Pembagian hari kerja antar dokter spesialis, seringkali berdampak merugikan pasien. Misalnya, spesialis bedah ada dua, mereka membagi jadwal kerja masing-masing tiga hari. Maka saat si pasien bertemu dengan spesialis A, besoknya bertemu dengan spesialis B. Ujungnya, pasien menerima advis berbeda, sehingga membuat bingung pasien, selain biaya perobatan yang mahal.

Namun, sejumlah keluhan itu ditampik Ka RSUD Kumpulan Pane, Vive Kananda. "Apa yang dikeluhkan masyarakat ada benarnya, tapi harus dipahami juga penyebabnya,” ujar Kananda, Sabtu (1/6/2013), di ruang kerjanya.

Diungkapkan, pencampuan pasien beda penyakit di Klas III memang dilakukan, karena keterbatasan ruangan. Namun, dalam waktu dekat akan ada perubahan, karena bertambahnya ruangan dari relokasi AKBID Pemko Tebingtinggi. “Tahun ini mudah-mudah bisa diatasi,” harap Kananda. Pun, soal keluhan mahalnya biaya obat di apotik, diakui apotik itu bukan milik RSUD, sehingga pihak ketiga bebas memanfaatkan apotik yang ada atau tidak.

Sedangkan soal tarif IGD yang tak jelas, diakui sejak lama telah terdeteksi dan saat ini dalam proses perbaikan. “Kita telah menerapkan sistem pembayaran satu pintu. Sehingga pungli bisa diminimalisir,” tegas alumni Fak. Kedokteran Universitas Andalas.

Demikian pula dengan harmoni kerja, terus menerus dilakukan perbaikan dengan memberikan semacam reward and punisment kepada perawat dan petugas medis lainnya. Bahkan, untuk perawat sudah ada tim ahli yang menilai kinerja mereka nantinya. Soal keluhan terhadap dokter spesialis, Kananda mengakui, hal itu disebabkan minimnya tenaga spesialis yang ada.

Umumnya, dokter spesialis yang bekerja merupakan tenaga kontrak bersifat pengabdian. “Mau saja mereka di sini mengabdi sudah bagus. Jika dibanding dengan salary yang mereka terima. Secara profesional mungkin mereka menolak,’ ungkap alumni spesialis THT Fak. Kedokteran USU itu. Saat ini, RSU baru mampu mengikat kontrak, sehingga memang banyak kelemahannya.

Terus Meningkat

Ditengah banyaknya keluhan masyarakat, RSUD Kumpulan Pane sebagai hasil kerja besar mantan Walikota Tebingtinggi periode 2000-2010, Abdul Hafiz Hasibuan, layak di apresiasi. Di akhir masa kepemimpinannya UPTD itu berhasil naik kelas dari rumah sakit tipe C menjadi tipe B, setelah terus menerus di periode lima tahun terakhir Hafiz, mengalami perbaikan di berbagai segi. Kini RSU itu menjadi unit pelayanan kesehatan paling dibanggakan masyarakat Kota Tebingtinggi.

Dari data hingga September 2010, jumlah tenaga kesehatan yang mengabdi di rumah sakit itu mencapai 285 orang, ditambah tenaga kontrak sebanyak 141 orang. Dengan jumlah itu, RSUD masih kekurangan tenaga kesehatan mencapai 243 orang lagi. Total dokter spesialis yang bekerja 18 orang, dokter umum 27 orang, dokter gigi 5 orang, dibantu ratusan tenaga kesehatan lain. Dari jumlah itu, RSUD memiliki 12 unit poliklinik, yakni poli umum, spesialis penyakit dalam, spesialis anak, paru, bedah, kebidanan dan kandungan, THT, mata, gigi dan mulut serta poli jiwa, jantung dan neurologi.

Sedangkan untuk pelayanan rawat inap, RSUD memiliki ruangan VVIP, VIP, kelas I, II, III, ruang isolasi, anak dan kebidanan serta ICU,mencapai 180 tempat tidur. Juga dilengkapi pelayaan kamar operasi, radiologi, lab.patologi klinis, patologi anatomi, bank darah, haemodialisa, rehabilitasi medik, farmasi, gizi dan keluarga miskin dan rekam medis.

Hingga Agustus 2010, jumlah pasien yang berkunjung di RSUD melonjak dibanding tahun-tahun sebelumnya. Misalnya, Instalasi Gawat Darurat dikunjungi 4.528 pasien, rawat jalan 23.233 orang, ruang operasi 591 pasien, ICU 209 pasien, radiologi 3.169 pasien. Kemudian laboratorium 50.601 tes, haemodialisa 1.485 orang, fisioterapi 1.289 orang dan rekam medik 30.473 pasien.

Sejumlah prestasi pun telah diraih RSUD beralamat di Jalan Kumpulan Pane itu. Sejak 2007 ada sejumlah penghargaan yang diterima, yakni penghargaan Presiden RI sebagai rumah sakit sayang ibu, penampilan terbaik RS pemerintah kelas C Prov. Sumut (2008), rumah sakit saya ibu dan bayi tingkat provinsi dari Meneg Pemberdayaan Perempuan (2009), rumah sakit sayang ibu Sumut (2009), satpam RS terbaik Sumut (2009) dan juara II penilaian kinerja terbaik RS Pemerintah Kelas B Sumut (2010).

Kini, kinerja RSUD terus saja dipacu dengan berbagai program. Belum lama ini, Tim Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) berkunjung melakukan penilaian 12 jenis pelayanan kesehatan. Diharapkan, hasil itu, RSUD akan mendapat penilaian akreditasi kesehatan sebagai tolok ukur keberhasilan layanan. “Kita ingin akreditasi itu jadi bukti keabsahan atas layanan kesehatan di sini,” kata Kananda.

Selanjutnya, RSUD akan menggapai pengakuan ISO 9001:2008 untuk manajemen mutu. Bahkan, bukan tidak mungkin ISO 14001 sebagai institusi ramah lingkungan, bisa dikejar.

Pun demikian, di saat langkah terus melaju ke depan, tak salah jika keluhan masyarakat juga jadi perhatian serius. Hal klasik misalnya, jam kerja dokter yang baru bertugas pukul 10.00 dan selesai 12.00, meskinya mendapat modifikasi lebih lentur.

Karena bagaimana pun juga bagi si pasien "menunggu itu adalah sangat membosankan.”

Saturday, June 1, 2013

Mengintip Villa Surga Pria Arabia di Puncak Ciloto

“Baru kemarin tiga remaja PSK meninggal, kabarnya habis melayani pria Arab di villa sekitar sini.” Pengakuan itu datang dari Doyok, 35, (bukan nama sebenarnya) penjaga villa salah satu perusahaan perkapalan besar, di Puncak Pas, Kec. Ciloto, Kab. Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Sabtu (1/06/2013). Pengakuan jujur Doyok, mencuat ketika diajak berbincang ngalor-ngidul, di saat sejumlah pria Arab, baru saja meninggalkan salah satu villa yang mereka sewa di komplek itu.

Ketiga remaja PSK (pekerja seks komersial) itu, terang Doyok, merupakan warga Kota Bunga, salah satu kelurahan di Kec. Cipanas, Kabupaten Cianjur. Prov. Jawa Barat Kota Cipanas, cukup dikenal, karena istana Presiden RI berada di sana. Tak diketahui mendetail, apakah kasus kekerasan seksual atas remaja PSK itu ditangani aparat hukum di daerah itu. Tapi dari pengakuan Doyok, kasus-kasus demikian seringkali menimpa PSK di kawasan Puncak itu.

Tertarik dengan keterangan itu, saya bersama sejumlah rekan, coba mencari tahu lebih jauh, aktifitas pria-pria Arabia di kawasan yang dikenal sebagai lokasi surga dunia bagi wisatawan penikmat birahi itu. Meski tidak berlabel reportase investigatif, tapi paling tidak aktifitas jurnalistik itu, kami lakukan dengan sangat hati-hati dan menyembunyikan identitas.

Ke bawah menuju Jakarta, di Kab. Bogor, ternyata ada desa yang denyut kehidupannya tergantung dengan wisatawan Arabia. Desa di Kec. Cimacan itu, menjadi milik pendatang Arabia, karena memang menyediakan berbagai kebutuhan yang mereka mau. Mulai dari pertokoan, penginapan, rumah makan, money changer hingga penyewaan mobil (rental) semua menggantungkan rejeki dari pendatang Timur Tengah, yang umumnya kaum pria. Desa yang berada di kaki perbukitan teh PTPN VIII itu, hanya berjarak sekira 10 km dari kawasan puncak.

Dari sana lah, setiap malam pria-pria Arabia itu melepas hajat birahinya dengan menyewa PSK yang dikoordinir secara sistematis, oleh pemilik rumah bordil di Kota Cipanas. Kasan, 43, salah seorang calo PSK yang bertugas mencari pelanggan dan menghubungkannya dengan rumah bordil, mengaku telah melakukan tugas itu, sekira 10 tahun. Dari sosok inilah sepak terjang pria-pria Arabia itu terkuak.

Keberadaan pria-pria Arabia di Puncak Ciloto, aku Kasan, hampir berlangsung sepanjang tahun, bahkan di bulan Ramadhan sekali pun. Meski pada bulan suci, jumlahnya jauh berkurang dibanding bulan-bulan biasa. Masa tinggal mereka, cukup lama, berkisar antara dua hingga empat minggu. “Mungkin karena mata uang mereka lebih tinggi. Jadi bisa lama-lama di sini,” imbuh pria yang mengaku punya dua anak yang masing-masing duduk di bangku SMA dan SMP.

Diungkapkan, kehadiran pria-pria Arabia itu umumnya memang datang dengan tujuan mencari kenikmatan seks. Ada beberapa model yang mereka lakukan untuk memenuhi hasrat rendah itu. Yang paling santun, adalah dengan melakukan perkawinan terhadap perempuan-perempuan setempat. Namun, banyak juga diantaranya PSK. “Hanya saja model perkawinannya, macam kawin kontrak,” ungkap Kasan. Saat mereka pulang ke negerinya, otomatis hubungan perkawinan bubar. Meski merekameninggalkan sejumlah uang sebagai tanda terima kasih.

Model itu, tidak banyak terjadi. Yang paling banyak dilakoni, melalui hubungan transaksi antara pemilik rumah bordil dengan calon yang dipercaya via calo. Seorang pria Arabia yang ingin tinggal di salah satu villa, biasanya menyewa PSK, menemaninya hingga pulang. Di villa, mereka hidup layaknya berkeluarga. “Biasanya mereka jarang menyewa PSK dengan short time,” ungkap pria bertubuh kekar itu. Untuk penyewaan yang berlangsung lama, harga long time dipatok antara Rp750 ribu hingga Rp1 juta per hari. Jika pun ada pria Arabia menyewa short time, biasanya PSK langsung mencurigai dan menolak. Untuk jenis layanan itu, Mami (begitu panggilan PSK untuk mucikari) mematok harga Rp300 ribu. Belakangan, ada hal menakutkan bagi PSK terhadap pria-pria Arabia itu.

Salah satunya perilaku seks menyimpang berujung kekerasan terhadap PSK. Kawasan Puncak, pernah dihebohkan oleh perilaku sekelompok pria Arabia berjumlah empat hingga lima orang. Modusnya, salah satu di antara mereka, menyewa seorang PSK. Namun, setelah melepas hajatnya, teman-teman si pria itu datang bergiliran minta “jatah.” Jika si PSK yang disewa menolak, merek tak segan-segan bertindak keras dan kasar. “Mungkin itu yang terjadi kemarin, sampai ada yang meninggal,” ungkap Kasan, mengaminkan cerita Doyok di atas.

Kasus membuat geger itu, tidak berlangsung satu kali. Tapi sering terjadi dan membuat banyak PSK di kawasan Puncak ketakutan, jika melihat pria bertampang Arabia. Mira, 24, PSK asal Bogor yang biasa diageni Kasan, dengan malu-malu mengaku trauma dengan pria-pria Arab. Namun, enggan menyeritakan kisahnya. “Kalau sama pria Arab nggak lah, dibayar berapa pun aku nggak mau,” ujar wanita berstatus janda yang terjun ke dunia hitam itu, karena desakan ekonomi. Kasan, membisikkan wanita beranak satu itu, memang pernah mengalami kekerasan seksual dari pelanggannya pria Arabia.

Beberapa PSK teman Mira, ternyata menyatakan hal sama. Meski ada beberapa diantaranya yang terkesan cuek. Dewi, 19, wanita asal Sukabumi, menyatakan biasa saja dan siap melayani, sepanjang dibayar mahal. Kiatnya, tidak melayani pria Arabia itu di villa-villa terpencil, tapi ditempat yang ramai. “Jadi kalau kita diapa-apain, kita bisa teriak,” kilah remaja yang terjun di dunia prostitusi, karena kegadisannya direnggut pacarnya.

Termenung dengan pengakuan polos dari sejumlah nara sumber di kawasan Puncak Bogor itu, salah seorang teman sempat bergumam; “Ku pikir pria-pria Arab itu, orang-orang bagus. Rupanya yang parah kelakuan mereka.” Yang lain menyahuti ucapan ini. “Mungkin yang datang kemari keturunan Abu Jahal, jadi kelakuannya macam gitu lah,” cetus rekan itu.

Kisah pria-pria Arabia di Puncak Bogor itu, mengingatkan kita pada sosok Darsem, TKW Indonesia yang "dipancung" di Arab Saudi. Antara Darsem dari para PSK di Puncak Bogor itu, punya nasib yang relatif sama. Bahwa Negara tak mampu melindungi kehormatan para wanita dari kekejaman orang Asing, meski di negeri sendiri. Konon lagi di luar negeri. Ahh.. memang nelangsa jadi anak negeri ini!

Cerita Dua Wanita Super Penambang Batu Kali

Pekerjaan yang dilakukan Warinem, 55, dan Soimah Purba, 47, lazimnya dilakukan kaum pria. Tapi, tuntutan hidup mengharuskan dua janda itu, menghabiskan sekira 35 tahun kehidupannya, berendam di air sungai Padang. Tubuh keduanya, kelihatan ringkih berbalut pakaian lusuh, basah kuyup.

Dalam satu hari masing-masing bisa mengangkut empat hingga lima meter kubik batu dan pasir, dari dasar sungai ke pinggir sungai. Kerja keras kedua perempuan itu, ternyata tak sebanding pula dengan penghasilan yang diperoleh. Hasil Sirtu yang mereka tambang, hanya dihargai Rp4 ribu/M3, sehingga dalam sehari penghasilan mereka rata-rata Rp20 ribu hingga Rp24 ribu saja. Kedua wanita super itu, kami sambangi, Jumat (31/05/2013), saat melakukan ekspedisi hulu sungai Padang, di Desa Marjanji, Kec. Sipispis, Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara.

Warinem, ibu dari empat anak itu sosok pertama kami sapa. Ada kesan ragu-ragu di wajahnya, saat sejumlah rekan wartawan menyapa. Bermodalkan plengki dan cangkul karatan bergagang pendek, perempuan dengan tinggi badan sekira 1,40 Cm itu, terus mengorek Sirtu di dasar sungai dengan cekatan. Perlahan, kami menyapa dan mengajaknya berbincang, berlanjut dengan kesediaannya berkisah, tanpa meninggalkan pekerjaannya. “Udah lama kali kerja ini, nggak ingat lagi sejak kapan,” ujar perempuan yang gerahamnya tak lagi menyisakan gigi yang utuh.

Ketika disebutkan angka 40 tahun, Warinem, mengatakan mungkin lebih dari segitu. Diungkapkan, pekerjaan menambang Sirtu dimulai ketika sang suami pergi meninggalkan dirinya bersama empat anaknya yang masih kecil-kecil. Karena tidak ada pekerjaan sedangkan anak butuh makan, warga Desa Marjanji itu, terjun ke sungai mengerjakan pekerjaan kaum pria. “Waktu itu saya berumur 25 tahun lah gitu,” cetus dia. Sejak itu, tak sehari pun pekerjaan itu ditinggalkan, hingga anak-anaknya beranjak dewasa dan kini telah pula berumah tangga.

Senasib dengan Warinem, dialami Soimah Purba. Perempuan bernama sama dengan sinden yang kini lagi naik daun asal Jogya itu, telah melakoni pekerjaan sebagai penambang batu di usia 10 tahun. Selama itu, janda beranak satu itu, menjadi pasangan tak terpisahkan dengan Warinem. Mereka bahu membahu melakukan pekerjaan itu, demi mendapatkan uang Rp20.000 per hari.

Soimah bertutur, pekerjaan itu pula menyebabkan dirinya lambat mendapatkan jodoh. Alasannya, karena terus menerus berendam di air dan bekerja dari pagi hingga sore, sehingga jarang bergaul layaknya gadis remaja. Dia, baru menikah di usia 27 tahun.

Namun, rumah tangga Soimah bubar, setelah sang suami meninggalkannya begitu saja bersama anaknya. Dilema rumah tangga kedua wanita beda usia itu, mengharuskan mereka melakoni kehidupan itu bersama sejumlah wanita lain. Untuk tangkahan berbatasan dengan hutan lindung Gunung Simbolon itu, Warinem dan Soimah, merupakan dua perempuan di antara sejumlah laki-laki pekerja penambangan galian C itu. “Memang cuma kami berdua, kalau di sini,” imbuh Soimah.

Tapi lebih ke hilir ada juga sejumlah perempuan pemecah batu. Beberapa rekan yang prihatin dengan kehidupan keduanya, menyodorkan sedikit uang untuk membeli makan siang. Terlihat, Warinem meneteskan air mata menerima pemberian itu, sembari menjunjung uang yang tak seberapa itu.

Diakui, mereka berdua ada juga menerima BLT dari pemerintah. Pun demikian, keduanya tidak pernah tahu, apa yang mereka lakukan telah merusak lingkungan sungai. Selama puluhan tahun mereka menambang, sudah tak terkira berapa ribu M3 Sirtu yang terangkut keluar.

Hilangnya Sirtu itu, menjadi salah satu penyebab rusaknya hulu daerah aliran sungai Padang. “Kalau tak kerja ini, kami tak tahu apa lagi pekerjaan lain,” ujar kedua penambang perempuan itu. Sebuah paradoks kehidupan yang tak tahu dari mana harus memutusnya.

Wednesday, May 29, 2013

Melahirkan Banyak Kapten Nasional, Stadion Ini Terlupakan

Satu bulan belakangan, stadion sepak bola Kampung Durian di Jalan A. Yani, Link.02, Kelurahan Durian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing tinggi, suasananya setiap sore mulai dihiasi hiruk pikuk penonton kulit bundar. Kompetisi sepak bola antar klub sekota Tebingtinggi dan sekitarnya kembali menggeliat, setelah hampir 20 tahun, suasana seperti itu tak pernah terdengar.

Belasan klub dari dalam dan luar kota ikut meramaikan kompetisi yang digelar Pengurus cabang PSSI kota Tebing tinggi. Panitia pun membagi klub peserta dalam dua peringkat, yakni divisi utama dan divisi 1. Diperkirakan, roda kompetisi akan berlangsung satu bulan lebih guna penyusunan klasemen di antara klub-klub yang ada. Kompetisi itu, bak membalas kerinduan belasan tahun, karena setiap hari disaksikan ratusan penonton yang terus bertambah, memenuhi arena yang sekarang terlihat sekarat.

Jujur, tak pantas sebenarnya jika kompetisi antar klub sepak bola dilaksanakan di stadion ini, karena fasilitasnya tak layak. Lapangannya pun telah puluhan tahun tanpa perbaikan. Demikian pula dengan stadion yang hanya tinggal puing-puing. Serta fasilitas pendukung sama sekali tak ada. Stadion Kampung Durian itu, pantasnya disebut sebagai lapangan tempat lembu, kerbau, kambing dan 'hantu'.

Stadion Kampung Durian yang sejak lama jadi lapangan sepak bola kebanggaan Kota Tebingtinggi, kini jejak historisnya menyimpan sejuta kenangan manis dan teramat sulit untuk dilupakan masyarakat. Itulah satu-satunya lapangan yang pernah melahirkan dua kapten tim nasional PSSI, yakni Ramlan Yatim di era 1950-an dan Anshari Lubis di era 1990-an. Selain sejumlah nama pesepak bola yang pernah memperkuat tim nasional maupun Sumatera Utara (Sumut) dan klub-klub ternama lainnya.

Dari sejumlah keterangan, stadion PSKTS yang terletak di Kampung Durian dibangun sekitar tahun 1930 oleh Tengku Alamsyah yang saat itu sebagai sultan Kerajaan Padang. Sultan Alamsyah, menjadikan lapangan bola itu sebagai base camp klub sepak bola Padang Sport Club yang didirikan dan dipimpinnya. Lapangan bola itu dilengkapi dengan stadion mini, di belakangnya terdapat juga lapangan tenis, dengan pembatas dua jalan. Sekarang menjadi Jalan A. Yani dan Jalan Kumpulan Pane. Sayangnya ketika lapangan bola itu dibangun dari tanah penonggol Kebun Bahilang, pengagasnya tak memperhatikan konsep modern, sehingga lapangan itu tak memiliki santel ban.

"Saya pernah dengar Padang Sport Club itu dari orang tua," ujar saksi sejarah stadion Kampung Durian, Aswad Asmara, (73), Rabu (29/05/2013) di sela-sela keterlibatannya sebagai panitia kompetisi Pengurus cabang PSSI. Pria yang lahir pada 1939 itu, mengakui stadion itu awalnya memang milik kesultanan Padang dan tidak masuk dalam Gementee Kota Tebing tinggi.

Di era pasca kemerdekaan, tutur Aswad Asmara, stadion Kampung Durian masuk wilayah Kewedanaan Padang Bedagai, Kabupaten Deli Serdang. Lapangan itu, di era 1950-an menjadi basecamp Persatuan Sepakbola Kewedanaan Padang Bedagai (PSKPB) yang berinduk ke Deli Serdang. Bonden PSKPB, membawahi sejumlah klub di Kewedanaan Padang Bedagai yang umumnya merupakan klub sepak bola perkebunan dan desa.

Misalnya, Paya Pinang, Tanah Besih, Pabatu, Sibulan, Bandar Bejambu, Gunung Pamela, Bajalingge (Dolok Merawan), Dolok Masihul hingga Rambung Sialang. Sedangkan klub sepak bola Gementee Tebingtinggi, misalnya Muda Sebaya, Tebing Putra dan beberapa klub yang dia lupa namanya. Kesemua klub itu, sekitar 1974 ketika terjadi pemekaran Kota Tebingtinggi, jadi cikal bakal berdirinya Persatuan Sepak Bola Tebingtinggi Sekitarnya, dikenal dengan akronim PSKTS.

Berdirinya PSKTS dengan dukungan sejumlah klub desa dan perkebunan itu membuat bonden ini disegani di tingkat Sumatera Utara (Sumut). Rutinitas kompetisi yang digelar, juga melahirkan sejumlah pemain sepak bola yang cukup handal. Seperti, kiper Taufik Lubis dan penyerang Effendi Maricho di era pertengahan 1980-an. Tak hanya melahirkan sejumlah pesepak bola handal.

Stadion Kampung Durian juga di masa lalu, memiliki kapasitas sebagai stadion yang layak tanding untuk tingkat nasional. Kompetisi Galatama era 1980-an, misalnya pernah mengambil lokasi bertanding di stadion itu. Beberapa pertandingan yang masih diingat, misalnya klub Sari Bumi Raya Bandung dan Pardedetex Medan, pernah merasakan empuknya merumput di stadion Kampung Durian.

Namun, di era 1990 aroma harum stadion Kampung Durian mulai meredup, setelah Pemko Tebingtinggi kurang merespon dinamika sepak bola di kota itu. Ditambah lagi dengan terjadinya stagnasi di organisasi PSKTS setelah bonden jadi ajang untuk kepentingan pribadi pengurusnya.

Sejak itu, sejumlah klub perkebunan pun pindah dan mencari bonden lain, diantaranya PS Rambung Sialang. Kondisi itu berlangsung hingga kini, di mana PSKTS tak pernah melakukan aktifitas dan klub-klub pun tiarap, karena berbagai persoalan melilitnya.

Keberadaan Pengcab PSSI pun awalnya tak menunjukkan greget menggembirakan. Namun, belakangan kepengurusan baru, mulai menunjukkan itikad baik untuk memajukan sepak bola 'Kota Kue Kacang' dulu disebut 'Kota Lemang' yang telah mati suri.

Roda kompetisi antar klub Pengcab PSSI itu, selayaknya diapresiasi positif. Satu pesan yang harus diingat, menghindari kepentingan politik olah raga jangka pendek. Akhirnya, selamat berkompetisi untuk melahirkan kembali pesepak bola tangguh di Kota Tebingtinggi tercinta.

Monday, May 6, 2013

Dukung Buruh Outsourcing Perjuangkan Nasib Mereka

Karyawan kontrak Outsourcing (alih daya) bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45. Pengusaha Outsourcing kerap dinilai sebagai pengusaha curang sebab seringkali menghindari kewajiban atas hak-hak buruh. Seperti misalnya; pesangon, hak akan perumahan, pengobatan, dan hak-hak lainnya yang seharusnya di dapat buruh. Sementara pemerintah terlihat tidak peduli padahal banyak buruh mengajukan tuntutan penghapusan outsourcing yang selalu berujung gagal. Sudah berapa lama buruh memperjuangkannya, tapi apa hasilnya,...?

Secara hukum karyawan kontrak diartikan dengan status bukan karyawan tetap atau dengan kalimat lain karyawan yang bekerja hanya untuk waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara karyawan dengan perusahaan pemberi kerja. Dalam istilah hukum Karyawan kontrak sering disebut 'karyawan PKWT', maksudnya Karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Artinya jika ada karyawan yang dikontrak 5 (lima) tahun maka karyawan secara otomatis hukum, setelah 3 (tiga) bulan waktu ia bekerja menjadi karyawan tetap.

UU perburuhan mengatur, buruh bisa jadi buruh dengan masa percobaan selama 3 bulan, kalau sesudah itu dia masih tetap dipekerjakan. Maka dia mesti di-SK-kan sebagai pegawai tetap, kecuali terhadap pekerjaan musiman. Misalnya usaha memetik panen, dan sejenisnya, mereka itu dianggap pekerja musiman. Jadi tidak untuk pekerjaan tetap, seperti misalnya security, buruh pabrik dan lain-lain. Sedangkan outsoursing itu artinya mempekerjakan orang di perusahaan lain, karena perusahaan tersebut mendapat keuntungan. Di lain pihak si buruh kehilangan haknya sebagai buruh, ya uang pesangon, jaminan sosial dan lain-lain.

Padahal UU Perburuhan menyatakan kalau bekerja pada suatu perusahaan lebih dari 3 bulan ia harus diangkat jadi pegawai tetap, karena kalau terjadi PHK dia mendapat pesangon, dan dalam bekerja dia mendapat jaminan sosial sebagai buruh. Bahwa lamanya buruh bekerja akan menentukan jumlah pesangon yang dia terima, dan juga dia berhak atas jenjang karier, bukankah begitu?

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN, Pasal 59 :
(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk
pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan
pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak
terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
c. pekerjaan yang bersifat musiman.
d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru,
atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
(3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.
(4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu
tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun, dan hanya
boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam ayat ini adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman.

Pekerjaan yang bukan musiman adalah pekerjaan yang tidak tergantung cuaca atau suatu kondisi tertentu. Apabila pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu proses produksi.

Tetapi tergantung cuaca atau pekerjaan itu dibutuhkan karena adanya suatu kondisi tertentu, maka pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan musiman yang tidak termasuk pekerjaan tetap sehingga dapat menjadi obyek perjanjian kerja waktu tertentu.

Nah, dalam praktek outsoursing telah melakukan kerja kontrak untuk pekerjaan tetap. Padahal kerja kontrak hanya boleh menurut undang-undang untuk pekerjaan musiman, atau pekerjaan yang selesai dalam jangka waktu tertentu.

Selain itu kerja kontrak membebaskan pengusaha dari memberikan hak-hak buruh, seperti pesangon dan jaminan sosial lainnya. Mereka sampai matipun akan tetap jadi buruh kasar, kalau berhenti bekerja, habis kontrak tidak mendapat pesangon.

Misalnya buruh perempuan, kalau seorang cleaning servis perempuan hamil, sehingga tidak bisa kerja lagi, ya berhenti begitu saja. Ah, sebagai saudara sebangsa dan setanah air, rasanya patutlah kita ikut berbelasungkawa atas tragisnya nasib mereka.

Kepada saudara-saudariku, buruh seluruh Indonesia. Ini yang dapat aku lakukan, ini bentuk partisipasi ku, serta doa kepada Allah, aku berharap tulisan ini dapat menyadarkan para pemimpin negeri ini, agar menghargai setiap tetes keringat kalain semua secara patut dan pantas.

Sahabat buruh Indonesia, mari kita doakan, bahwa tiada kekuatan melebihi kekuatan Allah. Dia tidak tidur dan tidak mengantuk, Maha mendengar dan maha melihat, tak sesuatupun yang bisa luput dari pengetahuan-NYA! Mudah-mudahan perjuangan kalian kemarin berhasil.

Maka lanjutkan perjuangan kalian, teruslah berjuang. Katakan pada bapak-bapak di Senayan sana, kalau tidak ada buruh di Indonesia ini, apakah negeri ini bisa eksis?

Mereka harus pikirkan nasib buruh dan peranan buruh dalam menghasilkan uang untuk negara ini, sehingga mereka yang di Senayan bisa makan enak, hidup enak dengan gaji besar..!

Selamat berjuang saudaraku, hidup buruh Indonesia!!!

Sunday, May 5, 2013

Ciri Melayu dari Adat, Agama dan Bahasa

Melayu secara puak (etnis, suku) bukan dilihat dari faktor genekologi seperti kebanyakan puak-puak lain. Di Malaysia, tetap mengaku beretnis Melayu walau moyang mereka beretnis Jawa, Mandailing, Bugis, Keling dan lainnya. Beberapa tempat di Sumatera Utara, ada beberapa Komunitas keturunan Batak yang mengaku 'Orang Kampong' etnis Melayu.

Ini semua karena diikat oleh kesamaan agama yaitu Islam, bahasa dan adat Resam Melayu. Orang Melayu memegang filsafat: "Berturai, Bergagan, Bersyahadat". Berturai bermakna mempunyai sopan santun baik bahasa dan perbuatan dan memegang teguh adat resam, menghargai orang yang datang, serta menerima pembaharuan tamaddun yang senonoh.

Usul menunjukkan asal, bahasa menunjukkan bangsa. Taat pada petuah, Setia pada sumpah, mati pada janji, melarat karena budi. Hidup dalam pekerti, mati dalam budi". "Tak cukup telapak tangan, nyiru kami tadahkan". "Apabila meraut selodang buluh, siapkan lidi buang miangnya. Apabila menjemput orang jauh, siapkan nasi dengan hidangnya".

"Sekali air bah, sekali tepian berubah. Bergagan bermakna keberanian dan kesanggupan menghadapi tantangan, harga diri dan kepiawaian". "Kalau sudah dimabuk pinang, daripada ke mulut biarlah ke hati. Kalau sudah maju ke gelanggang, berpantang surut biarlah mati. Bermula dari hulu, haruslah berujung pula ke hilir".

"Apa tanda si anak melayu, matinya ditengah gelanggang, tidurnya di puncak gelombang, makannya di tebing panjang, langkahnya menghentam bumi, lenggangnya menghempas semak, tangisnya terbang kelangit, esaknya ditelan bumi, yang tak kenalkan airmata, yang tak kenalkan tunduk kulai". Bersahadat bermakna Orang Melayu disebut Melayu jika sudah mengucap kalimat syahadat, yaitu mengakui Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Rasul panutan.

Anak Melayu lebih dahulu diperkenalkan mengaji Al Qur'an, baru mengenal ilmu pengetahuan yang lain. Kata 'Laailaha Illallah Muhammadarosulullah' sebagai gerbang keislaman, selalu dipakai Orang Melayu dalam berbagai amalan, karena melayu percaya bahwa semua amalan akan tidak tertolak dalam pemahaman Islam jika mengucap Laailaha Illallah Muhammadarosulullah. Makanya jika seorang anak berkelakuan menyimpang dari kaedah yang diatur, maka ia disebut, 'Macam anak siarahan, Macam anak tak disyahadatkan".

"Bergantung kepada satu, berpegang kepada yang Esa". "Untuk apa meramu samak, kalau tidak dengan pangkalnya. Untuk apa berilmu banyak, kalau tidak dengan amalnya." "Budak jambi sedang menampi, alahai budak tinggal sanggulnya. Banyak jampi perkara jampi, Allah jua letak kabulnya".

Jadi Melayu adalah beragama Islam, beradat resam Melayu dan Berbahasa Melayu". Karena ikatan Islam itulah, Orang Melayu yang masih berpegang pada konsep tradisi namun akan takut jika tidak disebut Islam. (berbagai sumber)

Thursday, April 25, 2013

Polemik Wartawan Kontributor

Miris jika mendengar cerita teman-teman jurnalis yang berstatus sebagai kontributor atau koresponden. Jangankan kaya, kehidupan mereka jauh dari sejahtera. Semakin banyak perusahaan media yang memperkerjakan jurnalis berstatus kontributor membuat jaminan hidup bagi mereka tidak jelas.

Perusahaan media kerap memanfaatkan ketidakjelasan status ini, untuk mengingkari hak-hak pekerja yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan, enggan memberikan upah yang layak, emoh memberikan jaminan kesehatan serta tunjangan lainnya yang bisa membuat para jurnalis kontributor bekerja lebih profesional. Memang belum banyak perusahaan media yang mampu memberikan honor dan tunjangan yang layak bagi para jurnalis kontributor.

Akan tetapi, ada juga yang sudah mampu namun belum bersedia atau pelit untuk memenuhi kewajiban tersebut. Pertumbuhan perusahaan media tidak berbanding lurus dengan kenaikan upah layak. Dalam banyak kasus, hak dasar jurnalis seperti honor basis, kontrak kerja, jaminan kesehatan, serta tunjangan hari tua tidak dipenuhi perusahaan. Masih banyak jurnalis dibayar di bawah standar upah minimum kota (UMK) yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kontributor atau Koresponden yang belum menjadi karyawan atau kesempatan mereka untuk menjadi karyawan memang sengaja dipersulit di perusahaan media, selayaknya tetap diberikan honor tetapi yang besarannya tergantung dari perusahaan media bersangkutan atau mungkin minimal 50 persen UMK. Selebihnya mereka mendapatkan penghasilan dari honor karya jurnalistik yang dibayar berdasarkan jumlah berita yang dihasilkan dalam periode satu bulan. Selain honor tetap, selayaknya perusahaan media juga memberikan jaminan kesehatan.

Selain itu, jurnalis yang berstatus kontributor harus berjibaku dengan masalah kesehatan diri atau keluarganya. Kalau cuma masuk angin mungkin ngak masalah, tapi begitu dia atau anggota keluarga intinya terkena penyakit agak berat dan memerlukan perawatan lebih lanjut atau terkena kecelakaan kerja saat meliput, mereka harus jungkir balik sendiri untuk mencari biayanya.

Bantuan dari perusahaan media tempat dia bernaung biasanya ala kadarnya, ini karena ketidakjelasan status mereka. Selebihnya mereka mengandalkan bantuan dari solidaritas teman-teman jurnalis atau donatur. Tunjangan transportasi serta jatah sarana komunikasi seperti pulsa untuk para kontributor atau koresponden selayaknya juga patut dipikirkan. Sangat sedikit perusahaan media yang memberikan jaminan dan tunjangan seperti itu untuk kontributor mereka.

Ujung-ujungnya hanya honor dari berita yang mereka setorkan saja yang berhak didapatkan. Masalahnya adalah honor dari perusahaan media belum masuk kategori layak untuk sebuah laporan jurnalistik mereka. Saat ini sebagian besar koresponden hanya mendapatkan upah dari berita yang ditayangkan. Mereka hanya menggantungkan pendapatan dari berita seharga Rp 30.000-50.000 (online), Rp 50.000-Rp 100.000 per berita (cetak), Rp 30.000-60.000 per berita (radio), dan Rp 50.000 sampai 250.000 per berita (TV).

Nah, dengan besaran seperti itu, dalam satu bulan rata-rata penghasilan mereka dari karya jurnalistik antara Rp 1.000.000 - Rp 1.500.000. Jauh dari katagori layak untuk jurnalis yang sudah berkeluarga dan yang mempunyai banyak anak. Tanpa upah layak, mustahil jurnalis bisa bekerja secara profesional dan memproduksi karya jurnalistik dengan baik. Upah rendah dari perusahaan media terhadap jurnalis, membuat jurnalis mudah tergoda suap dan menggadaikan idealisme mereka.

Menghadapi masalah rendahnya kesejahteraan terhadap jurnalis, para pekerja pers berusaha berjuang dalam organisasi pekerja pers dengan membentuk serikat pekerja. Namun, sayangnya masih banyak perusahaan media menghalang-halangi keinginan jurnalis dan pekerja media yang ingin mendirikan serikat pekerja karena dianggap mengganggu dan mengacaukan operasional perusahaan.

Padahal pendirian serikat pekerja merupakan hak pekerja yang dijamin Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pasal 28 Undang-undang tentang Serikat Pekerja menyebutkan siapa pun dilarang menghalang-halangi pembentukan serikat atau menjadi anggota dan pengurus serikat.

Tak hanya itu, konstitusi negara ini juga menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Kasus terakhir yang jadi perhatian publik adalah pemecatan sepihak puluhan jurnalis di berbagai daerah.

Di Jakarta, ada kasus Luviana yang dinonjobkan oleh Metro TV, disusul PHK sepihak 13 jurnalis Harian Bisnis Indonesia, terkait pembentukan Serikat Pekerja IFT dan sikap kritis karyawan terhadap perusahaan. Di Semarang, 12 jurnalis Harian Semarang diberhentikan sepihak tanpa alasan, sedangkan di Gorontalo, Adiwinata Solihin, fotografer Gorontalo Post, dijatuhi skorsing tanpa alasan dan tanpa batas waktu yang jelas.

Menjadi seorang jurnalis adalah pilihan hidup, dan bukan karena tidak adanya ladang pekerjaan lain, tapi lebih pada panggilan nurani. Saya yakin tidak terbersit dihati teman-teman jurnalis untuk menjadi kaya ketika memutuskan memilih profesi tersebut.

Menurut saya Jurnalis adalah profesi bukan sebuah pekerjaan dan apabila seorang jurnalis profesional dalam menjalankan profesinya, yaitu  dia paham dan jago dalam profesinya, tahu aturan-aturan main yang ada, maka otomatis dia layak dibayar mahal. (berbagai sumber)

Asal Muasal Nama Daerah Pluit

Kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara beberapa tahun belakangan ini menjadi salah satu kawasan hunian elit di Ibukota Jakarta. Apartemen mewah, komplek perumahan megah dan sejumlah tempat rekreasi dengan mudah bisa dijumpai di kawasan ini. Keberadaan pusat perbelanjaan kian mengukuhkan kawasan Pluit, sebagai salah satu kawasan "orang berduit" di Jakarta.

Hampir tidak ada satupun warga Jakarta yang tidak mengenal Pluit. Daerah di kawasan utara Jakarta ini memang sudah sangat akrab ditelinga warga Ibukota. Meski demikian, tidak semua, bahkan jarang, warga Jakarta mengetahui asal muasal kawasan ini dinamakan Pluit.

Nama Pluit memang bukan baru sekarang terucap. Berdasarkan peta Topographis Bureu Batavia tahun 1903, kawasan ini memang sudah dikenal dengan nama Pluit atau Fluit. Dalam bahasa Belanda, Fluit bisa diartikan sebagai suling atau Pluit yang kerap dibunyikan wasit dalam sebuah pertandingan. Bisa juga berarti roti panjang yang sempit. Meski memiliki berbagai arti seperti yang disebut di atas, namun nama kawasan Pluit sama sekali tidak memiliki hubungan.

Dalam catatan sejarawan Betawi, Alwi Shahab, nama Pluit mulai terkenal ketika pasukan Belanda menghadapi serangan Kesultanan Banten, tahun 1660. Kala itu, pasukan Belanda menggunakan sebuah kapal rusak untuk menghambat pasukan Kesultanan Banten yang menyerang dari arah barat Jakarta. "Pasukan Belanda meletakan sebuah kapal lurus panjang (Fluitship) bernama Het Witte Paert di kali Muara Angke. Kapal itu sudah tidak laik untuk digunakan melaut," tulis Alwi Shahab.

Oleh pasukan Belanda, Fluitship digunakan untuk menopang benteng Vijhoek di pinggir Kali Grogol sebelah timur kali Angke. Fluiship digunakan untuk menahan serangan sporadis yang dilakukan pasukan Kesultanan Banten dalam beberapa tahun. Oleh masyarakat setempat, lokasi itu kemudian dikenal dengan sebutan De Fluit. Dalam perkembangan zaman dan disesuaikan dengan lidah orang Melayu, lambat laun berubah menjadi Pluit. Setelah masa kemerdekaan, masih dalam catatan Alwi Shahab, jejak keberadaan kapal Fluitship yang dijadikan kubu sudah tidak terlihat.

Begitu pula dengan keberadaan Benteng Vijhoek yang sudah tidak tersisa. Kini, disepanjang sisi Kali Grogol, dipasang pagar besi dan keberadaan jalan layang (fly over) turut mengubur keberadaan benteng yang tidak bisa dipisahkan dari sejarah bangsa itu. Kawasan Pluit yang masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara menjadi salah satu kawasan hunian elit di Ibukota. Selain perumahan elit, kini kawasan Pluit yang berbatasan dengan Teluk Jakarta di sebelah utara, Kelurahan Kapuk di sebelah timur dan Kelurahan Penjaringan di sebelah Barat.

Tidak seperti kawasan Jakarta lainnya, tidak banyak warga asli Jakarta alias Betawi yang menetap di Pluit. Warga Betawi tidak terlalu mengakar seperti di kawasan Kemang, Kebayoranbaru, atau pun beberapa kawasan lain yang banyak dihuni warga Betawi. Pluit kini banyak dihuni oleh para pendatang, seperti warga keturunan Tionghoa yang banyak membuka usaha di pusat perbelanjaan Glodok.

Pluit kini tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan hunian mewah. Lokasinya yang strategis, terutama berdekatan dengan pusat perbelanjaan Glodok dan Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadikan kawasan ini menjadi incaran kaum berduit. (berbagai sumber)