Thursday, April 25, 2013

Polemik Wartawan Kontributor

Miris jika mendengar cerita teman-teman jurnalis yang berstatus sebagai kontributor atau koresponden. Jangankan kaya, kehidupan mereka jauh dari sejahtera. Semakin banyak perusahaan media yang memperkerjakan jurnalis berstatus kontributor membuat jaminan hidup bagi mereka tidak jelas.

Perusahaan media kerap memanfaatkan ketidakjelasan status ini, untuk mengingkari hak-hak pekerja yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan, enggan memberikan upah yang layak, emoh memberikan jaminan kesehatan serta tunjangan lainnya yang bisa membuat para jurnalis kontributor bekerja lebih profesional. Memang belum banyak perusahaan media yang mampu memberikan honor dan tunjangan yang layak bagi para jurnalis kontributor.

Akan tetapi, ada juga yang sudah mampu namun belum bersedia atau pelit untuk memenuhi kewajiban tersebut. Pertumbuhan perusahaan media tidak berbanding lurus dengan kenaikan upah layak. Dalam banyak kasus, hak dasar jurnalis seperti honor basis, kontrak kerja, jaminan kesehatan, serta tunjangan hari tua tidak dipenuhi perusahaan. Masih banyak jurnalis dibayar di bawah standar upah minimum kota (UMK) yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kontributor atau Koresponden yang belum menjadi karyawan atau kesempatan mereka untuk menjadi karyawan memang sengaja dipersulit di perusahaan media, selayaknya tetap diberikan honor tetapi yang besarannya tergantung dari perusahaan media bersangkutan atau mungkin minimal 50 persen UMK. Selebihnya mereka mendapatkan penghasilan dari honor karya jurnalistik yang dibayar berdasarkan jumlah berita yang dihasilkan dalam periode satu bulan. Selain honor tetap, selayaknya perusahaan media juga memberikan jaminan kesehatan.

Selain itu, jurnalis yang berstatus kontributor harus berjibaku dengan masalah kesehatan diri atau keluarganya. Kalau cuma masuk angin mungkin ngak masalah, tapi begitu dia atau anggota keluarga intinya terkena penyakit agak berat dan memerlukan perawatan lebih lanjut atau terkena kecelakaan kerja saat meliput, mereka harus jungkir balik sendiri untuk mencari biayanya.

Bantuan dari perusahaan media tempat dia bernaung biasanya ala kadarnya, ini karena ketidakjelasan status mereka. Selebihnya mereka mengandalkan bantuan dari solidaritas teman-teman jurnalis atau donatur. Tunjangan transportasi serta jatah sarana komunikasi seperti pulsa untuk para kontributor atau koresponden selayaknya juga patut dipikirkan. Sangat sedikit perusahaan media yang memberikan jaminan dan tunjangan seperti itu untuk kontributor mereka.

Ujung-ujungnya hanya honor dari berita yang mereka setorkan saja yang berhak didapatkan. Masalahnya adalah honor dari perusahaan media belum masuk kategori layak untuk sebuah laporan jurnalistik mereka. Saat ini sebagian besar koresponden hanya mendapatkan upah dari berita yang ditayangkan. Mereka hanya menggantungkan pendapatan dari berita seharga Rp 30.000-50.000 (online), Rp 50.000-Rp 100.000 per berita (cetak), Rp 30.000-60.000 per berita (radio), dan Rp 50.000 sampai 250.000 per berita (TV).

Nah, dengan besaran seperti itu, dalam satu bulan rata-rata penghasilan mereka dari karya jurnalistik antara Rp 1.000.000 - Rp 1.500.000. Jauh dari katagori layak untuk jurnalis yang sudah berkeluarga dan yang mempunyai banyak anak. Tanpa upah layak, mustahil jurnalis bisa bekerja secara profesional dan memproduksi karya jurnalistik dengan baik. Upah rendah dari perusahaan media terhadap jurnalis, membuat jurnalis mudah tergoda suap dan menggadaikan idealisme mereka.

Menghadapi masalah rendahnya kesejahteraan terhadap jurnalis, para pekerja pers berusaha berjuang dalam organisasi pekerja pers dengan membentuk serikat pekerja. Namun, sayangnya masih banyak perusahaan media menghalang-halangi keinginan jurnalis dan pekerja media yang ingin mendirikan serikat pekerja karena dianggap mengganggu dan mengacaukan operasional perusahaan.

Padahal pendirian serikat pekerja merupakan hak pekerja yang dijamin Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pasal 28 Undang-undang tentang Serikat Pekerja menyebutkan siapa pun dilarang menghalang-halangi pembentukan serikat atau menjadi anggota dan pengurus serikat.

Tak hanya itu, konstitusi negara ini juga menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Kasus terakhir yang jadi perhatian publik adalah pemecatan sepihak puluhan jurnalis di berbagai daerah.

Di Jakarta, ada kasus Luviana yang dinonjobkan oleh Metro TV, disusul PHK sepihak 13 jurnalis Harian Bisnis Indonesia, terkait pembentukan Serikat Pekerja IFT dan sikap kritis karyawan terhadap perusahaan. Di Semarang, 12 jurnalis Harian Semarang diberhentikan sepihak tanpa alasan, sedangkan di Gorontalo, Adiwinata Solihin, fotografer Gorontalo Post, dijatuhi skorsing tanpa alasan dan tanpa batas waktu yang jelas.

Menjadi seorang jurnalis adalah pilihan hidup, dan bukan karena tidak adanya ladang pekerjaan lain, tapi lebih pada panggilan nurani. Saya yakin tidak terbersit dihati teman-teman jurnalis untuk menjadi kaya ketika memutuskan memilih profesi tersebut.

Menurut saya Jurnalis adalah profesi bukan sebuah pekerjaan dan apabila seorang jurnalis profesional dalam menjalankan profesinya, yaitu  dia paham dan jago dalam profesinya, tahu aturan-aturan main yang ada, maka otomatis dia layak dibayar mahal. (berbagai sumber)

Asal Muasal Nama Daerah Pluit

Kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara beberapa tahun belakangan ini menjadi salah satu kawasan hunian elit di Ibukota Jakarta. Apartemen mewah, komplek perumahan megah dan sejumlah tempat rekreasi dengan mudah bisa dijumpai di kawasan ini. Keberadaan pusat perbelanjaan kian mengukuhkan kawasan Pluit, sebagai salah satu kawasan "orang berduit" di Jakarta.

Hampir tidak ada satupun warga Jakarta yang tidak mengenal Pluit. Daerah di kawasan utara Jakarta ini memang sudah sangat akrab ditelinga warga Ibukota. Meski demikian, tidak semua, bahkan jarang, warga Jakarta mengetahui asal muasal kawasan ini dinamakan Pluit.

Nama Pluit memang bukan baru sekarang terucap. Berdasarkan peta Topographis Bureu Batavia tahun 1903, kawasan ini memang sudah dikenal dengan nama Pluit atau Fluit. Dalam bahasa Belanda, Fluit bisa diartikan sebagai suling atau Pluit yang kerap dibunyikan wasit dalam sebuah pertandingan. Bisa juga berarti roti panjang yang sempit. Meski memiliki berbagai arti seperti yang disebut di atas, namun nama kawasan Pluit sama sekali tidak memiliki hubungan.

Dalam catatan sejarawan Betawi, Alwi Shahab, nama Pluit mulai terkenal ketika pasukan Belanda menghadapi serangan Kesultanan Banten, tahun 1660. Kala itu, pasukan Belanda menggunakan sebuah kapal rusak untuk menghambat pasukan Kesultanan Banten yang menyerang dari arah barat Jakarta. "Pasukan Belanda meletakan sebuah kapal lurus panjang (Fluitship) bernama Het Witte Paert di kali Muara Angke. Kapal itu sudah tidak laik untuk digunakan melaut," tulis Alwi Shahab.

Oleh pasukan Belanda, Fluitship digunakan untuk menopang benteng Vijhoek di pinggir Kali Grogol sebelah timur kali Angke. Fluiship digunakan untuk menahan serangan sporadis yang dilakukan pasukan Kesultanan Banten dalam beberapa tahun. Oleh masyarakat setempat, lokasi itu kemudian dikenal dengan sebutan De Fluit. Dalam perkembangan zaman dan disesuaikan dengan lidah orang Melayu, lambat laun berubah menjadi Pluit. Setelah masa kemerdekaan, masih dalam catatan Alwi Shahab, jejak keberadaan kapal Fluitship yang dijadikan kubu sudah tidak terlihat.

Begitu pula dengan keberadaan Benteng Vijhoek yang sudah tidak tersisa. Kini, disepanjang sisi Kali Grogol, dipasang pagar besi dan keberadaan jalan layang (fly over) turut mengubur keberadaan benteng yang tidak bisa dipisahkan dari sejarah bangsa itu. Kawasan Pluit yang masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara menjadi salah satu kawasan hunian elit di Ibukota. Selain perumahan elit, kini kawasan Pluit yang berbatasan dengan Teluk Jakarta di sebelah utara, Kelurahan Kapuk di sebelah timur dan Kelurahan Penjaringan di sebelah Barat.

Tidak seperti kawasan Jakarta lainnya, tidak banyak warga asli Jakarta alias Betawi yang menetap di Pluit. Warga Betawi tidak terlalu mengakar seperti di kawasan Kemang, Kebayoranbaru, atau pun beberapa kawasan lain yang banyak dihuni warga Betawi. Pluit kini banyak dihuni oleh para pendatang, seperti warga keturunan Tionghoa yang banyak membuka usaha di pusat perbelanjaan Glodok.

Pluit kini tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan hunian mewah. Lokasinya yang strategis, terutama berdekatan dengan pusat perbelanjaan Glodok dan Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadikan kawasan ini menjadi incaran kaum berduit. (berbagai sumber)